Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Andi Irmayani Rudi Latif, menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk memperkuat layanan Posyandu, menyusul digelarnya “Sosialisasi Kebijakan & Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025” di Banjarbaru, Senin (13/10/2025).
Kegiatan penting ini menghadirkan narasumber utama dari pusat, yaitu Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, yang memberikan panduan teknis implementasi kebijakan Posyandu terintegrasi 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua TP Posyandu Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin. Dalam sambutannya, beliau memuji pencapaian Posyandu di Kalsel dan menekankan perlunya layanan terintegrasi lintas sektor.
“Posyandu harus menjadi pusat pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Para kader harus mampu memberikan layanan yang berintegrasi, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial,” tegas Hj. Fathul Jannah.
Beliau juga menyoroti prestasi Posyandu Kalsel yang telah diakui secara nasional.
“Kita patut berbangga bahwa upaya kita dalam pelayanan dasar melalui Posyandu 6 Bidang SPM telah diakui secara nasional, bahkan meraih predikat terbaik dalam lomba inovasi. Ini tidak lepas dari kerjasama dan perjuangan seluruh Ketua TP Posyandu Kabupaten/kota. Mari kita pertahankan yang terbaik ini menjadi lebih baik lagi” ungkapnya.
Menanggapi arahan dari Kemendagri dan Provinsi, Ketua TP Posyandu Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, menyatakan bahwa Posyandu 6 Bidang SPM merupakan terobosan yang relevan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Ini adalah peta jalan bagi kami untuk memastikan Posyandu di Tanah Bumbu benar-benar melaksanakan sinergi lintas sektor. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Posyandu 6 Bidang SPM agar manfaatnya menjangkau lapisan masyarakat terbawah,” ujar Andi Irmayani.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi Tanah Bumbu untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, demi mewujudkan pelayanan dasar yang optimal. (ebi)
