Komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mengatakan bahwa forum ini sebagai momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas, menerima masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat sinergi dengan BPK, BPKP, dan elemen masyarakat.
Penguatan sinergi ini dinilai menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel.
Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Adapun Seminar Nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga pijakan dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ajr)
