Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-13 Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (15/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, didampingi para wakil ketua, dihadiri 25 anggota dewan dari total 35 anggota DPRD. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan kuorum dan dibuka secara resmi serta terbuka untuk umum.
Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang terdiri dari dua usulan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kotabaru.
Mewakili Bupati Kotabaru, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kotabaru, Anang Muhammad Zen, menyampaikan dua Raperda dari pihak eksekutif, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Dalam penyampaiannya, Anang Muhammad Zen mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Raihan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,22 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp3,15 triliun. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp357,33 miliar.
Meski demikian, kapasitas fiskal Kabupaten Kotabaru masih berada pada kategori sangat rendah dengan nilai 0,006. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik.
Dari pihak legislatif, DPRD Kabupaten Kotabaru melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) turut mengajukan dua Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Raperda tentang Kabupaten Layak Pemuda.
Bapemperda menjelaskan bahwa kedua Raperda tersebut dirancang untuk memperkuat harmonisasi sosial di tengah keberagaman masyarakat sekaligus menjadi landasan hukum dalam mendukung pengembangan potensi dan partisipasi generasi muda di Kabupaten Kotabaru.
Seluruh Raperda yang telah disampaikan pada rapat paripurna tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) DPRD sebelum memasuki tahapan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui pembahasan yang komprehensif, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap seluruh regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru. (ajr)
