Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rusdiansyah menghadiri Rakoornas Kepegawaian Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Rakoornas tahun ini mengangkat tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”.
Bupati Andi Rudi Latif melalui Kepala BKPSDM Rusdiansyah mengatakan Rakoornas Kepegawaian ini bertujuan agar seluruh ASN bersama-sama mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu pada Misi ke-7 Asta Cita : Memperkuat pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif, dan terpercaya.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung penuh Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Dimana Visi ke-7 Asta Cita selaras dengan Visi ke-7 Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2030 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut baik terselenggaranya Rakornas Kepegawaian 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola ASN yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik,” ujarnya.
Sebagaimana dikutip dari siaran pers BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak seluruh elemen penggerak birokrasi, mulai dari lini Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah daerah, dan para ASN untuk memastikan bahwa implementasi Asta Cita benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menuju yang bersifat substantif, yaitu reformasi yang benar-benar melindungi ASN, dan memudahkan urusan publik, serta memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan,” ujarnya.
Dengan jumlah lebih dari 5 juta ASN saat ini, Zudan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi. Hal ini perlu diawali dengan desain reformasi birokrasi yang harus terus bergerak maju sebagaimana kemajuan di sektor lainnya.
BKN memainkan peran sentral dalam mengorkestrasikan manajemen ASN agar Asta Cita dapat diwujudkan melalui peningkatan peran ASN yang memiliki Knowledge, Attitude, dan Competency.
“Kita perlu mengubah cara pandang dari regulasi yang represif ke regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi,” imbuhnya.
Adapun Rakoornas Kepegawaian Tahun 2025 merupakan momentum penting bagi seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah untuk menguatkan kolaborasi, meningkatkan kapasitas digital ASN, serta memastikan kontribusi nyata ASN terhadap agenda prioritas pembangunan nasional.
Dimana forum ini diharapkan mampu menjadi sarana sinkronisasi kebijakan, pertukaran gagasan strategis, serta penguatan peran ASN sebagai penggerak reformasi birokrasi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Acara ini diselenggarakan dengan harapan bahwa pada tahun 2025 ini BKN mampu memperkuat koordinasi nasional kebijakan manajemen ASN, meneguhkan komitmen ASN untuk bergerak bersama mendukung pencapaian Asta Cita, meningkatkan kompetensi dan kapasitas digital ASN di seluruh Indonesia, serta menunjukkan peran ASN sebagai agen perubahan melalui birokrasi yang berkelas dunia yang ada adaftif, inklusif dan berorientasi pada hasil.
Terselenggaranya rakornas ini menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi ASN untuk memastikan birokrasi Indonesia hadir sebagai pelayan publik yang modern, kompeten dan berdampak bagi kemajuan bangsa. (ebi)
