Garis News-Lombok NTB
Bupati Tanah Bumbu diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, melalui Sekretaris Badan Fenty Erdiyana membuka kegiatan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2022, tentang petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kegiatan dipusatkan di Hotel Lombok Raya Mataram NTB, Kamis (8/8/2024).
Acara ini diawali dengan sambutan dari Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Batulicin Bpk. Teguh Indra Bayu yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan transparansi pemerintahan.
Diskominfo SP Kabupaten Tanah Bumbu hadir sebagai salah satu peserta yang menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan memperkuat Reformasi Birokrasi yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Perencaan Keuangan dan Aset Ira Puspitawati menyatakan bahwa upaya ini sejalan dengan visi dan misi mereka untuk memberikan peningkatan pelayanan yang transparan.
Tidak Hanya sendirian Ira Puspitawati didampingi empat orang rekan kerjanya antara lain Staf Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, dan Staf PPK.
Salah satu tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan.
Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, tahun ini Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dapat berjalan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “ujar Ira”
Selain itu, para peserta juga mendapatkan materi tentang teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta best practices dari beberapa daerah yang telah berhasil menjalankan program Kartu Kredit Pemerintah daerah (KKPD) ini, dengan demikian diharapkan setiap peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan sehari-hari di instansi masing-masing.
Acara sosialisasi ini juga menjadi ajang bagi para peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait tantangan dan solusi dalam pelaksanaan. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan tercipta sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas. (agm)
